KULON PROGO-DINKOPUKM. Pada Selasa (11/01) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Bedah Anggaran Dasar Koperasi bersama dengan Abdul Muin Djalaludin, S.H., M.H., yang merupakan salah satu notaris di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan Bedah Anggaran Dasar Koperasi ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat umum yang hendak mendirikan koperasi, agar Anggaran Dasar yang disusun oleh calon Pengurus Koperasi tidak cacat hukum dan sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan (Ir. Ambar Utami Renaningsih, M.MA.), Subkoordinator Kelompok Substansi Lembaga/Pengawas Koperasi (Devi Yunara, S.P) bersama staff, pihak Koperasi Konsumen Bersatu Mandiri Sejahtera Lendah, Kulon Progo.

Dari beberapa hal yang dibahas pada pertemuan tersebut, terdapat satu hal yang ditekankan yakni terkait penulisan jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi nantinya. Penulisan jenis usaha tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada, yakni pada PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2018 pada Pasal 66

• Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
• Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota.

Dan Pasal 67

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen;
2. Koperasi Produsen;
3. Koperasi Jasa;
4. Koperasi Pemasaran; dan
5. Koperasi Simpan Pinjam.

Perlu untuk diketahui bahwa apabila dalam perjalanan Koperasi akan melakukan penambahan atau pengurangan Unit Usaha, diharuskan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar, sehingga usaha yang dilakukan oleh Koperasi pada saat itu sama dengan yang tertulis pada Anggaran Dasar.

Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut diharapkan apabila ada yang ingin mendirikan Koperasi agar bisa menyesuaikan dengan usaha yang dilakukan dengan harapan dalam pengelolaan Koperasi tidak terjadi perbedaan usaha, antara yang tertulis dalam Anggaran Dasar dengan yang dilakukan.